Who's JK

Wapres Yusuf Kalla Telah MELANGGAR Banyak Rambu Hukum

Message from berthy barnabas rahawarin

Dalam banyak peristiwa nasional, Wakil Presiden Yusuf Kalla telah melanggar pelbagai produk hukum dan perundangan hingga Konstitusi. Semestinya, yang bersangkutan telah dipanggil oleh Kejaksaan Agung ataupun Legislatif untuk mempertanggung- jawabkan pelbagai ucapan dan sikap "serba pragmatis" yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum.

Pertama, dalam hal pemerintahan presiden SBY tampak sedang mempertimbangkan secara serius seruan sebagian intelektual Muslim tentang SKB terhadap Ahmadiyah yang dianggap akan melanggar Undang-Undang Dasar, Wapres Yusuf Kalla malah telah "mendahului" (untuk tidak mengatakan "mengakangi" ) kehati-hatian yang "kebetulan" in casu dibutuhkan SBY untuk tidak melanggar Konstitusi, dan meski di pihak lain tetap mendengar suara sebagian Mulsim lainnya. Argumen inkonstitusional Wapres: "SKB dikeluarkan saja, biar tidak terjadi masalah di tengah masyarakat!"

Kedua, sebenarnya 2 tahun lalu, ketika ada pro-kontra kasus eksekusi mati Tibo cs, dalam kasus konflik sosial di Poso, adalah Wapres Jusuf Kalla juga yang memberi pernyataan politik yang mendahului pelbagai upaya hukum yang masih diupayakan untuk kasus berat hukuman mati. Ketika itu, Jusuf Kalla lagi-lagi tampil ketika pro-kontra terhadap rencana eksekusi itu berlangsung, JK mengatakan, "Upaya hukum sudah final. Eksekusi mati Tibo cs, sudah harus dilaksanakan! " Pernyataan politik itu salah tempat dan waktu, karena diucapkan seorang Wapres, pada kasus yang masih menimbulkan debat hukum, dan akan adanya upaya PK II bagi ketiga terpidana mati. Statemen politik itu jika datangnya, dari seorang politisi, mungkin dapat ditolerir, tetapi dari seorang Wapres, pernyataan itu menjadi berlebihan.

Ketiga, sekarang ketika kenaikan BBM yang mendapat perlawanan dari masyarakat dan banyak politisi yang hampir berseberangan dengan kebanyakan ekonom yang "membenarkan" kenaikan BBM, Yusuf Kalla tampil lagi "mendahului" suara resmi Pemerintah perihal kenaikan harga BBM. Penjelasan sang Wapres dengan pendapat pribadi menjadi rancu. Penjelasannya yang mendahului pernyataan resmi, di tengah kelangkaan BBM dan ketidak-mampuan kontrol pemerintah pada jasa distribusi publik untuk BBM, sekali lagi membuat sang Wapres "makin genit" over-convidence untuk membuat pernyataan di luar prosedural resmi Pemerintah.

Penjelasaannya juga, mengikuti penipuan publik, bahwa "Dengan berdemo menuntut kenaikan harga BBM, para pendemo menghendaki agar orang kaya terus dibiarkan mengambil keuntungan dari subsidi BBM." Penjelsan yang sekilas tampak memihak rakyat miskin, tetapi substansinya, pengakangan sang Wapres pada situasi pro-kontra, senantiasa patut dianggap telah melanggar prosedur istana untuk mengumumkan sesuatu yang teramat penting sehubungan hayat hidup orang banyak.

Tapi, JK memang suka "mem-fait-accompli" boss-nya SBY. Atau, memang strategi test lapangan diperlukan untuk mengecek respons masyarakat digunakan sebagai strategi oleh SBY. Dan, khusus untuk kenaikan BBM yang telah terlanjur membangkitkan amarah masyarakat itu karena kelangkaan dan spekulasi, atau semacam "inside trading" sedang mempersiapkan keuntungan 30% dari kenaikan BBM. "Subsidi terbaik, adil dan merata bagi rakyat miskin adalah TIDAK MENAIKKAN HARGA BBM!!!" APBN masih dapat aman dengan cara lain, bukan hanya dengan menghitung "keuntungan orang kaya" atas subsidi BBM. Kita tidak menghitung, orang miskin semakin tidak punya daya beli, bahkan untuk sebotol minyak tanah dan didapat dengan cara antre panjang.

Ironisnya, dalam segala kebiasaan menyebarkan statemennya itu, tidak ada pihak Legislatif atau Yudikatif yang memberi teguran hingga peringatan kepada sang Wapres seperti diamanatkan Undang-undang. Atau, kita telah membiarkan JK memproklamirkan diri "Akulah Undang-undangnya! ",

Romeltea Media
a Pen Blog Updated at:
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*

 
back to top